PM Sri Lanka Wickremesinghe merujuk ke India sambil mengadvokasi lebih banyak kekuatan ke Parlemen

PM Sri Lanka Wickremesinghe, dalam pernyataan yang disiarkan televisi pada hari Minggu, membuat referensi khusus ke India sambil mengadvokasi lebih banyak kekuatan ke Parlemen.

PM Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. (Foto: Reuters/File)

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada hari Minggu membuat referensi khusus ke India sambil mengadvokasi penguatan undang-undang yang ada untuk memberikan lebih banyak kekuatan kepada Parlemen.

Dalam pernyataan televisi khusus tentang reformasi konstitusi saat ini, Wickremesinghe mengatakan ada kebutuhan untuk mengubah struktur Parlemen dan menciptakan sistem baru dengan menggabungkan sistem Parlemen atau sistem Westminster yang ada dan sistem Dewan Negara.

“Pertama-tama, undang-undang yang ada perlu diperkuat untuk memberikan kekuatan itu kepada Parlemen dalam menjalankan kekuatan moneter. Mengikuti contoh negara-negara seperti Inggris, Selandia Baru dan India, kami mengusulkan yang lebih kuat dan lebih hukum yang kuat,” katanya sambil mengadvokasi penghapusan Presidensi Eksekutif.

BACA | PM Lanka Wickremesinghe menghargai dukungan India untuk negara yang dilanda krisis

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, yang saat ini menikmati kekuasaan yang tak terkekang, menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk pengunduran dirinya karena kesalahan penanganan ekonomi oleh pemerintahnya.

Fungsi Parlemen telah lumpuh karena melemahnya kekuasaan Parlemen dengan Amandemen ke-20, kata Wickremesinghe, saat memperjuangkan Amandemen ke-21 Konstitusi.

Amandemen ke-21 diharapkan membatalkan 20A Konstitusi, yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada Presiden Gotabaya Rajapaksa setelah menghapus Amandemen ke-19 yang akan memperkuat Parlemen.

Menurut usulan baru 21A, Presiden akan dimintai pertanggungjawaban kepada DPR. Kabinet Menteri juga bertanggung jawab kepada Parlemen. Dewan Nasional juga bertanggung jawab kepada Parlemen. Lima belas Komite dan Komite Pengawas bertanggung jawab kepada Parlemen.

Sri Lanka hampir bangkrut dan sangat kekurangan bahan pokok mulai dari makanan, bahan bakar, obat-obatan dan gas untuk memasak hingga kertas toilet dan korek api. Selama berbulan-bulan, orang-orang terpaksa mengantre panjang untuk membeli stok terbatas.

Krisis ekonomi Sri Lanka telah menciptakan kerusuhan politik dengan protes yang menduduki pintu masuk kantor presiden menuntut pengunduran dirinya berlanjut selama lebih dari 50 hari.

Tinggalkan komentar